Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Selanjutnya dalam perkembangannya maka Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana yang selanjutnya nama Dinas Pertanian dan Kehutanan diganti namanya dengan sebutan Dinas Pertanian dan Peternakan, pada tahun 2009 melelui Peraturan Daerah No. 23 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana, maka Dinas Pertanian dan Peternakan dirubah namanya menjadi Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan, dan yang terakhir pada tahun 2017 melalui Peraturan Bupati No. 03 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan SATPOL PP Kabupaten Kaimana, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan mengalami perubahan nama menjadi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  3. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.